JAKARTA: Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menegaskan keterlibatan kaum perempuan dalam dinamika dunia usaha menjadi barometer perjuangan kesetaraan gender.
“Kelebihan multiperan wanita adalah memiliki kepekaan tinggi terhadap pasar, keteladanan dan kesabaran,” kata Suryadharma Ali pekan lalu.
Menurut dia, keterlibatan perempuan pengusaha melalui koperasi juga berpengaruh luas di masyarakat. Mereka tidak hanya mampu memberi konstribusi ekonomi keluarga dan sekitar, tetapi berkontribusi meningkatkan pendapatan nasional.
Persentase perempuan dalam dinamika usaha mencapai 50,1% berbanding 49,9% dengan kaum lelaki. Angka ini menunjukkan potensi sumber daya manusia didominasi kaum perempuan, utamanya di bidang usaha mikro, kecil menengah.
Dominasi tersebut terutama pada sektor industri garmen, kerajinan, makanan, dan minuman serta sektor informal lain. Dalam berkoperasi, perempuan telah menunjukkan eksistensinya melayani keuangan industri usaha mikro dan kecil.
“Dengan modal yang mereka miliki itu, akan lebih bermanfaat bila dioptimalkan melalui partisipasi dalam usaha koperasi. Melalui wadah ini perempuan dapat mengelola dana masyarakat semaksimal mungkin,” ujarnya.
Salah satu program yang digulirkan adalah Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program yang diluncurkan sejak 2006 itu merupakan penguatan permodalan usaha kecil perempuan melalui koperasi simpan pinjam.
Dana yang telah disalurkan sejauh ini sebanyak Rp44,3 miliar kepada 443 koperasi perempuan, dengan perincian 222 unit koperasi berpola syariah dan 221 koperasi konvensional.
Menurut Menteri, setiap kelompok koperasi memperoleh Rp100 juta. Penyaluran dana dilakukan Deputi Pembiayaan Kementeri Negara Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota. Namun, saat ini dialihkan ke Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).
Ditunda
Secara terpisah, Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan Agus Muharram mengatakan penyaluran dana Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) ditunda, menyusul pertimbangan untuk kembali disalurkan melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Dana Program Perkassa yang awalnya disalurkan Kementerian Koperasi dialihkan pengelolaannya ke Lembaga Penyalur Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) sejak setahun lalu.
Namun, menurut Agus Muharram, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, sejumlah institusi seperti Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengusulkan penyaluran dana program itu dikembalikan kepada institusinya.
“Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan resmi melayangkan permohonan pertimbangan tersebut kepada kami, karena selama ini mereka juga ternyata turut memberdayakan kaum perempuan melalui koperasi,” ujar Agus.
Pogram Perkassa, kata Agus, tengah dievaluasi mekanisme penyalurannya sehingga ada penundaan, tetapi bukan berarti penguatan permodalan untuk kelompok ini terhenti total.
Menurut dia, penyaluran dana Rp100 juta bagi tiap koperasi yang dikelola perempuan, masih dilayani melalui LPDB, melalui Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi (Kridamaskop) yang seleksinya berdasar pada kelayakan usaha.
Perkassa, kata Agus, kemungkinan diarahkan masuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Operasional PNPM Mandiri berada di bawah koordinasi Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dengan salah satu programnya terkait dengan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan.
“Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dalam PNPM Mandiri masuk Klaster III yang belum bankable. Kegagalan pengembalian pinjaman selama ini rasional, di bawah 5%,” ujar Agus.
Dana Perkassa yang disalurkan Deputi Bidang Pembiayaan ketika itu mensyaratkan penerima sudah menjalankan bisnis, tetapi belum terlayani bank.
Sumber : Bisnis Indonesia
